Rekomendasi-rekomendasi dari diskusi terbatas mengenai Reformasi Intelijen Indonesia memuat beberapa hal penting untuk diperhatikan diantaranya penerapan Threat-Centered Intelligence, reformasi rekrutmen personel, menjaga independensi kelembagaan, memperkuat mekanisme pengawasan, dan menyesuaikan regulasi kelembagaan untuk keberlangsungan sistem intelijen yang adaptif dan transparan dalam menghadapi tantangan keamanan.
Berdasarkan hasil diskusi, ada beberapa rekomendasi yang perlu segera diimplementasikan oleh pemerintah, seperti meningkatkan kualitas dan efektivitas BIN dengan menerapkan pendekatan berbasis ancaman.
Alih-alih menjalankan fungsi deteksi dan cegah dini, intelijen negara asik memainkan peran sebagai eksekutor dan menjadi algojo bagi kepentingan partai politik tertentu. Bahkan intelijen negara mengalami kegamangan, pada pesta demokrasi yang baru lalu, akibat tarik menarik kekuatan politik papan atas.
Anyone who deliberately in crafting incites in general public to dedicate a punishable act, a violent action from the general public authority or any other disobedience, possibly into a statutory provision or to an Formal order issued below a statutory provision, shall be punished by a most imprisonment of 6 years or even a maximum great of three hundred Rupiahs.
Pada dasarnya, intelijen adalah bersifat mengumpulkan informasi. Pada perkembangannya terutama yang berurusan dengan masalah negara, juga ditambah dengan usaha sejauh mana menyelesaikan setiap ancaman yang dilakukan secara efektif, rahasia, dan langsung menuju sasarannya yang dikenal dengan operasi intelijen yang sering dikenal juga dengan operasi klandestin.
” (an intelligence agent who only can frighten the general public by exhibiting their identities) nevertheless attached to our intelligence brokers should really transform.
Foundations recognized by international individuals or entities have to have at least just one Indonesian member on The chief board; that member should serve as the muse’s chair, secretary or treasurer.
To deliver the ideal activities, we use systems like cookies to retail outlet and/or accessibility machine information and facts. Consenting to those systems enables us informasi lebih lanjut to system data such as searching actions or distinctive IDs on This website. Not consenting or withdrawing consent, might adversely have an affect on particular attributes and functions.
Situasi berubah pasca-Dekrit 1950, di mana kebijakan Soekarno berorientasi pada sipil dan konsolidasi politik dalam negeri.
Hal ini menjadi tantangan mengingat secara riil ada efisiensi anggaran yang berpotensi memotong kemampuan pengelolaan jaringan oleh anggota badan intelijen tersebut. Bukan rahasia jika anggaran BIN di periode sebelumnya sangat besar.
Professional Courts hold the authority to look at and judge bankruptcy petitions plus the postponement of debt payment obligations along with other industrial dispute matters, as based on regulation. To this point, the only real supplemental disputes taken care of because of the Business Courts are mental residence suitable disputes. Constitutional Court docket
So, when Indonesia became impartial in August 1945, Lubis, who was 19 several years outdated when he was recruited for intelligence college, grew to become among the Indonesian ex-Japanese militaries who experienced more battle intelligence encounter than any individual in Indonesia. This new place needed an intelligence capability to defend its independence, which can be reflected in the name of the Badan Istimewa
Pengalaman Amerika Serikat, bagaimana intelijen mengemban kepentingan politik negara, terlihat ketika intelijen berperan untuk menumbangkan paslon partai demokrat Gary Warren Hart yang digadang-gadang calon kuat presiden AS pada pilpres 1988, mengingat masih ada kepentingan essential AS yang harus diemban oleh incumben Goerge Bush sebagai pesaing dari partai republic.
Unofficial tallies of many ballots from across Indonesia have indicated that Protection Minister Prabowo Subianto, a former normal accused of past human legal rights violations, has won much more than 55% of the vote while in the presidential election on February 14, 2024. Previous to the election, human legal rights gurus condemned the decision by Indonesia’s outgoing president, Joko Widodo (generally known as Jokowi), to award the rank of honorary four-star typical to Prabowo.